Lion Air Tiket Pesawat

Lion Air Tiket Pesawat

Michelle & Bill Pescosolido Share Their MOBE Facebook Marketing Formula!

SURVEY KANDIDAT BUPATI MUKOMUKO 2015-2020

https://www.surveymonkey.com/s/NP3LFCL

Mendidik Rakyat untuk Jujur

Mendidik Rakyat untuk Jujur 9 Desember, 2011 at 12:00 am Dr. Djuwari, M.Hum Dosen STIE Perbanas Surabaya Sejak ditetapkannyan pimpinan Komisi Pemnberantasan Korupsi (KPK) baru, banyak spekulasi public seputar terpilihnya jagoan lokal tetapi andal dan tegar, asal Makasar. Dia adalah Abraham Samad. Ada yang pusing menanyakan teka-teki di balik semua yang sudah ditetapkan. Namun, ada pula yang optimistic karena kredibilitas ketua baru itu. Yang jelas, dari fenomena akhir-akhir ini, siapa pun wajib mendidik rakyat untuk jujur. Sejarah sudah memberikan buku pegangan bahwa selama masih ada kekuasaan mutlak, maka korupsi senantiasa meraja lela. Rakyat pun sudah belajar tentang sejarah itu. Lembaran itu memang nyata dalam sejarah. Oleh sebab itu, perlu kita ulang quote of the day, atau bisa saja ini sebagai quote of the decades (kutipan untuk berabad-abad). Baron Acton (1834-1902) menorehkan sejarah terpuruknya kekuatan mutlak dan korelasinya dengan tindakan korupsi. Inilah kutipan sejarah itu sebagaimana di bawah ini. ‘”Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.” Baron Acton, sudah berabad-abad lalu dengan fenomena kekuasaan. Sebuah kekuasaan tanpa keseimbangan (power without balance)cenderung kurang terkontrol. Itu sebabnya, public dan partai oposisi itu diperlukan oleh rakyat. Fenomena negeri yang dilanda mega korupsi bisa diasumsikan bahwa negeri itu cenderung dikuasai oleh gerombolan (baca kekuatan mutlak) mayoritas ditambah koalisi. Jadilah mutlak. Namun, jika semua itu mengarah ke kesejahteraan rakyat, kekuatan mutlak bukanlah bahaya. Kekuasaan tanpa check and balance, tetap diasumsikan cenderung tertutup dalam segala kebijakan dalam pembangunan. Yang sering menderita adalah rakyat, akibat ketidaktahuan berbagai kebijakan strategis. Sebab, kebijakannya justru mengandung risiko yang merugikan publik. Dalam kondisi atmosfir negeri dengan kekuasaan absolute, memang ada yang diuntungkan. Yang jelas, sebuah rentetan seperti rangkaian akar pohon. Hanya mereka yang masuk isme yang sama saja yang bisa mendapatkan keuntungan. Mereka adalah pembawa isme-isme yang terangkai dalam kekuasaan absolut itu. Setiap departemen yang masih penuh dengan ketertutupan, bisa diasumsikan ada berbagai masalah terkait kebijakan yang merugikan publik. Semakin lama ketertutupan departemen itu, juga bisa diasumsikan semakin mengakumulasi persoalan terkait dengan kebijakan publik. Mudah saja, departemen apa saja yang masih penuh ketertutupan, perlu diperhatikan proses pembuatan kebijakannya untuk publik. Sebuah kondisi di suatu negeri ditandai dengan tidak seimbanganya informasi yang dimiliki oleh dua belah pihak. Satu pihak adalah pengambil atau pembuat kebijakan. Pihak lain adalah publik atau rakyat. Jika kekuasan absolut terjadi di sebuah negeri, maka bisa dipastikan bahwa akses informasi dimonopoli oleh penguasa atau pembuat kebijakan. Akibat ketidakseimbangan informasi itu sering berdampak kebijakan yang tidak memihak rakyat. Bayangkan jika peristiwa kebijakan itu tidak terungkap dalam jangka waktu lama. Nantinya, bisa dipastikan terjadi akumulasi kesalahan kebijakan. Jika akumulasi kebijakan itu melanggar hukum, maka rentetannya semakin rumit. Sebab, deretan kebijakan yang melanggar hak-hak asasi manusia dan hukum itu dilakukan oleh pelaku dalam periode yang lama. Pelakunya bisa sama tetapi juga bisa berbeda. Ketika salah satu terungkap, maka rentetannya justru saling mengungkit masa lalu yang mengandung kebijakan yang salah pula. Di sinilah jika persoalannya sama-sama berat, maka terjadi bargaining di balik skandal-skandal yang rumit itu. Mampukah KPK dan kepemimpinan yang baru bertahan dan istikomah melakukan tugas. Ugas KPK sekaligu mendidik rakyat untuk jujur. Jadi, jujur itu di samping diajarkan di sekolah, juga diberikan contoh oleh system sebuah Negara. Sebuah system yang melingkupi semua rakyat. Jika tidak mampu, maka public akan belajar kejujuran yang tidak maksimal. Di satu sisi, public atau rakyat belajar dengan materi praktik kejujuran semu. Namun, media dalam hal ini sangat berperan. Media harus bisa memberikan keseimbangan. Media harus berperan ganda: membuka kejujuran dan mengajarkan kejujuran. Media, juga bisa membantu memberikan informasi pada publik. Media, baik itu media cetak maupun elektronik, sangat efektif untuk memerangi ketertutupan dalam sebuah negeri dengan kekuasaan absolut. Ketika rakyat tidak berdaya dalam kungkungan kekuasan absolut, maka peran media jelas sangat potensial. Media memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kontrol pemerintahan. Oleh sebab itu, proses pembuatan kebijakan perlu dikontrol dengan peran media. Dalam hal ini, profesi wartawan merupakan pilar dalam demokrasi dan kontrol pemerintahan. Akhir-akhir ini, media sangat berkontribusi tinggi dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Melalui media, rakyat pun bisa mengakses informasi terkait kebijakan publik. Berbekal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP No 14, Th. 2008), maka rakyat berhak mendapat informasi kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak. Inilah peran media juga sangat membantu sekaligus mengontrol segala kebijakan pemerintah. Jadi, dengan peran media, kekuasaan absolut bisa direduksi sehingga check and balance itu ada. (Sumber: IndonesiaPos, 9 Desember 2011).

DUO KOLAM RAKSASA "Potensi Besar PAD Masa depan Kabupaten Mukomuko " Jika kita berkunjung ke Danau Nibung dan Danau Lebar, kebanyakan kita mungkin hanya membayangkan tentang keindahan danau ini untuk tempat berwisata bersama keluarga atau tempat nongkrong bagi anak muda, apalagi kedua lokasi ini di tata dan di kelola dengan baik oleh pihak ketiga atau pemerintah daerah yaitu dengan menjaga kelestarian alam yang ada di sekitar danau terutama hutannya untuk mengantisifasi agar air danau lama kelamaan tidak tercemar dan menyusut. Selanjutnya tanamkan jutaan bibit ikan yang sesuai dg kondisi air danau dengan pemeliharaan, pengamanan petugas patroli keliling dan pelarangan pemerintah agar tidak di curi. Setahun sekali di adakan pesta danau dengan kegiatan khususnya panen raya di kedua danau tersebut yang di awali dengan lomba memancing, pentas seni dan budaya, lomba sampan dan kegiatan lain yg menarik pengunjung dalam dan luar daerah bahkan manca negara. Bagaimana strategi mewujutkannya mari kita diskusikan ! (jekade2015)